Bandar Lampung – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Lampung Indonesia, Destra Yudha, S.H., M.Si., menyampaikan kritik terhadap polemik yang belakangan mencuat terkait SMA Siger Bandar Lampung. Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh penjelasan yang transparan apabila terdapat berbagai persoalan yang berkembang di ruang publik terkait lembaga pendidikan yang sejak awal digagas sebagai sarana peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Destra menegaskan bahwa setiap program pendidikan yang menggunakan atau berkaitan dengan kepentingan publik harus mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Ia menilai, apabila terdapat sejumlah pihak yang memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan turut disebut dalam berbagai pembahasan publik mengenai SMA Siger, maka wajar apabila masyarakat mempertanyakan tata kelola dan arah kebijakan yang dijalankan.
“Jika benar sekolah ini dibangun untuk membantu masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan, maka fokus utamanya harus tetap pada kepentingan peserta didik dan masa depan generasi muda Lampung. Setiap persoalan yang muncul perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat,” ujar Destra.
Ia juga menyoroti munculnya nama sejumlah tokoh publik dalam berbagai diskusi yang berkembang terkait SMA Siger. Menurutnya, kondisi tersebut semakin memperkuat pentingnya keterbukaan informasi agar seluruh proses yang berkaitan dengan pengelolaan sekolah dapat dipahami secara jelas oleh masyarakat.
Lebih lanjut, Destra mengingatkan bahwa pendidikan merupakan sektor strategis yang tidak boleh tercampur dengan kepentingan lain di luar tujuan utamanya. Menurutnya, lembaga pendidikan harus menjadi sarana mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“Rakyat membutuhkan kepastian bahwa setiap program pendidikan dijalankan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kepercayaan publik harus dijaga melalui keterbukaan dan pertanggungjawaban yang jelas,” katanya.
Destra mengaku prihatin apabila berbagai dugaan yang beredar di tengah masyarakat tidak segera mendapatkan klarifikasi yang memadai. Ia menilai, situasi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap program-program yang sejatinya ditujukan untuk kepentingan masyarakat.
Menurutnya, pendidikan merupakan hak dasar warga negara yang harus dijaga dari berbagai potensi penyimpangan maupun konflik kepentingan. Karena itu, ia meminta seluruh pihak terkait untuk memberikan penjelasan secara terbuka dan objektif kepada masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, DPC Laskar Lampung Indonesia menyatakan akan melakukan pengumpulan data dan informasi terkait penggunaan dana hibah Pemerintah Kota Bandar Lampung yang disalurkan kepada SMA Siger. Langkah tersebut, kata Destra, dilakukan sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap penggunaan anggaran yang bersumber dari uang negara.
“Kami akan mengumpulkan data, dokumen, serta informasi yang relevan terkait penyaluran dan penggunaan dana hibah tersebut. Apabila nantinya ditemukan indikasi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, tentu akan kami sampaikan kepada pihak berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa langkah tersebut tidak dilandasi kepentingan politik tertentu, melainkan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik.
Destra juga menekankan bahwa semakin besar kewenangan yang dimiliki oleh seorang pejabat publik, maka semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Kami berharap seluruh pihak yang terkait dapat membuka data yang diperlukan dan memberikan penjelasan secara transparan. Keterbukaan adalah bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap setiap program yang dijalankan pemerintah maupun lembaga terkait,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Destra menegaskan komitmen Laskar Lampung Indonesia untuk terus mengawal berbagai isu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat serta mendorong penegakan hukum yang profesional, objektif, dan berkeadilan.
“Kami akan terus mengawasi berbagai kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Harapannya, setiap persoalan dapat diselesaikan secara transparan, sesuai aturan hukum, dan mengedepankan kepentingan masyarakat luas,” pungkasnya.
