Pesawaran, Lampung — Pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Provinsi Lampung mulai menarik perhatian daerah lain di Indonesia. Sejumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dari Kalimantan Tengah bahkan datang langsung untuk mempelajari praktik yang dinilai berhasil diterapkan di Kabupaten Pesawaran.
Hal ini terungkap dalam Forum Group Discussion (FGD) bertema “Bioekonomi Kehutanan di KPH untuk Ketahanan Pangan dan Energi” yang digelar di Desa Bayas, Kecamatan Way Khilau, Kamis (16/4/2026).
Forum tersebut menghadirkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, akademisi, hingga praktisi kehutanan. Kegiatan ini menjadi wadah berbagi pengalaman sekaligus memperkuat model pengelolaan hutan yang tidak hanya berorientasi pada konservasi, tetapi juga kesejahteraan masyarakat.
Jadi Lokasi Pembelajaran Nasional
Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah VI, Dudi Iskandar, menyebut Lampung kini telah berkembang menjadi pusat pembelajaran bagi daerah lain.
Menurutnya, praktik pengelolaan hutan di Pesawaran dinilai berhasil karena mampu menjawab berbagai tantangan, mulai dari tekanan kawasan hingga keterbatasan sumber daya yang juga dihadapi daerah lain seperti Kalimantan Tengah.
“Lampung bukan sekadar lokasi program, tetapi sudah menjadi tempat belajar bagi KPH dari berbagai wilayah,” ujarnya.
Perubahan Nyata di Masyarakat
Keberhasilan ini tidak lepas dari keterlibatan masyarakat. Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Indah Jaya, Sutisna, mengungkapkan bahwa pada awalnya warga sempat meragukan program perhutanan sosial.
Namun, setelah mendapat pendampingan dari KPH Pesawaran, masyarakat mulai mengelola hutan melalui penanaman hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti kemiri, kakao, dan pala.
“Sekarang masyarakat sudah sadar sendiri. Tidak perlu disuruh lagi untuk menanam dan menjaga hutan,” kata Sutisna.
Dampaknya pun terasa langsung. Pendapatan masyarakat meningkat dan digunakan untuk kebutuhan pendidikan hingga perbaikan rumah.
Peran KPH sebagai Penghubung
Kepala KPH Pesawaran, Iskandar, menegaskan bahwa pendekatan yang diterapkan tidak lagi memisahkan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan.
Menurutnya, konsep bioekonomi kehutanan justru menjadikan hutan sebagai sumber pangan, energi, dan air secara berkelanjutan.
“KPH berperan sebagai jembatan antara kebijakan dan praktik di lapangan,” jelasnya.
Tantangan: Akses Pasar dan Nilai Tambah
Meski menunjukkan hasil positif, pengelolaan hutan berbasis masyarakat masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam hal pemasaran dan peningkatan nilai tambah produk.
Dosen Universitas Lampung, Christine Wulandari, menilai keberhasilan agroforestri tidak cukup hanya pada kegiatan budidaya, tetapi juga harus didukung akses pasar yang kuat.
“Interaksi antara penjual dan pembeli menjadi kunci agar produk bisa berkembang,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya diversifikasi produk dan peningkatan kualitas agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
Potensi Replikasi ke Daerah Lain
Pemerintah pusat melihat model yang berkembang di Pesawaran selaras dengan kebijakan nasional, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan, energi, dan air.
Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Kementerian Kehutanan, C. Hendro Widjanarko, menegaskan bahwa masyarakat dan KPH merupakan pihak paling berperan dalam menjaga hutan.
“Pengelolaan hutan ke depan harus mampu menjawab kebutuhan strategis nasional,” katanya.
Dengan berbagai komoditas unggulan serta potensi energi terbarukan seperti aren, model Pesawaran dinilai memiliki peluang besar untuk diterapkan di wilayah lain.
Kolaborasi Jadi Kunci
Ke depan, sinergi antar lembaga menjadi faktor penting dalam memperkuat pengelolaan hutan. Pemerintah mendorong komunikasi aktif antara KPH dengan berbagai instansi terkait agar program yang dijalankan semakin terarah.
Meski memiliki keterbatasan anggaran, semangat masyarakat di Pesawaran dinilai menjadi modal utama keberhasilan.
“Yang kita lihat di sini adalah semangatnya. Itu yang membuat daerah lain datang untuk belajar,” tutup Hendro.
